DEPOK | POSKOTA.NET – Berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dirasakan masyarakat Kota Depok disuarakan dalam forum audiensi antara Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tanah (AMANAT) dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Depok, Rabu (14/1/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kantor ATR/BPN Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Grand Depok City, menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat sipil dan pemerintah. Pertemuan berlangsung dinamis dan komunikatif, dengan semangat kebersamaan untuk mencari solusi atas persoalan agraria yang kerap dikeluhkan warga.
AMANAT hadir sebagai gabungan berbagai elemen dan organisasi masyarakat, di antaranya Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Depok, HKTI Depok, Serikat Petani Depok, Jaman, FRKD, Front Mahasiswa Depok, Garnus Depok, Forum Wartawan, Forum Buruh Depok, Benteng Rakyat Depok Maju, Persatuan Pemuda Depok, serta elemen masyarakat lainnya.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari belum tuntasnya ratusan berkas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), polemik pengelolaan setu-setu, hingga berbagai persoalan pertanahan lain yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Kepala ATR/BPN Kota Depok, Budi Jaya, menyambut baik kehadiran AMANAT dan menegaskan kesiapan jajarannya untuk membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat. Menurutnya, audiensi semacam ini penting sebagai sarana klarifikasi sekaligus upaya bersama mencari solusi.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Dengan komunikasi yang baik, persoalan yang ada bisa kita petakan dan dicarikan solusi terbaik,” ujar Budi Jaya yang hadir didampingi para kepala seksi.
Terkait PTSL, Budi Jaya menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 banyak pekerjaan yang telah diselesaikan. Adapun berkas yang masih tertunda, pihaknya meminta masyarakat melengkapi data dan dokumen pendukung agar proses penelusuran dapat dilakukan secara optimal.
“Sepanjang tidak ada kendala dan berkasnya lengkap, pasti bisa diselesaikan. BPN tidak pernah berniat mempersulit masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan AMANAT yang hadir antara lain Pardong selaku Ketua KAKI Depok sekaligus Koordinator AMANAT, Wawan Gaul dari Jaman, Wido Pratikno dari Forum Buruh, Haris Fadillah dari Garnus, Akbar Husein dari HKTI, serta Abie dari Front Mahasiswa Depok.
Koordinator AMANAT, Pardong, mengapresiasi sikap terbuka ATR/BPN Kota Depok dalam menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat. Ia menilai audiensi tersebut sebagai langkah positif dalam membangun kepercayaan dan sinergi antara masyarakat dan institusi negara.
“Komunikasi terbaik adalah bertemu dan bersilaturahmi, kemudian mencari solusi bersama. Kinerja BPN Depok sepanjang 2025 patut kami apresiasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen AMANAT untuk terus mengawal persoalan agraria secara konstruktif dan bermartabat, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan.
“Mari kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan justru bekerja sama dalam tindakan kedzaliman,” tambahnya.
Menutup pertemuan, Budi Jaya menyampaikan apresiasi kepada AMANAT dan seluruh elemen yang hadir. Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi kepentingan masyarakat Kota Depok.
“Jika ada persoalan di lapangan, silakan disampaikan melalui cara-cara yang baik seperti ini. Kami siap berkomunikasi dan menampung aspirasi masyarakat untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
(Yopi)
