Mandailung Natal Poskota.Net-Kepela sekolah SDN 112 Parbangunan kecamatan panyabungan diduga lakukan pungli kepada siswa lulus yang hendak menerima ijazah,biaya yang harus dibayar sebesar 40 ribu/siswa. 22/11/2024.
Bermula ini diketahui setelah salah seorang siswa hendak mengambil ijazah ke sekolah namun sudah sampai 2x tidak pernah terpenuhi dengan alasan kepala sekolah tidak pernah dijumpai dan yang memegang ijazah tersebut kepala sekolah sendiri.
Awak media beserta orangtua menyambangi sekolah kembali, Hafsah sebagai kepala sekolah tidak ditemui diruang kerjanya dengan alasan karena ada kegiatan luar sekolah.
Ketika dikonfirmasi Darmawi kepala koordinator wilayah pendidikan kecamatan panyabungan menyampaikan bahwa memang benar ada kegiatan bakti sosial dimulai jam 7.30 wib. namun kegiatan itu sudah selesai.
Kepala sekolah sudah bubar dan sudah kembali ke sekolah masing-masing sebagaimana tugas biasanya, kegiatan tersebut berlangsung sekitar satu setengah jam”ungkapnya juga”
Salah seorang guru menyampaikan bahwa memang banyak siswa yang lulus hendak mengambil ijazah kesekolah namun kepala sekolah sulit untuk dijumpai akhirnya siswa yang sudah duduk di bangku pesantren dan bangku SMP juga banyak pulang dengan hampa padahal untuk izin dari sekolah sulit Dikeluarkan akhirnya pulang sia-sia.
Saat media mengkonfirmasi di ruang kantor guru, salah seorang guru menyampaikan memang ada biaya untuk pengambilan ijazah sebesar Rp. 40.000/siswa dengan alasan biaya legalisir.
Ketua Gerakan Mahasiswa Mandailing Natal Fadli Habibi menyampaikan ini sudah tindakan yang melanggar peraturan, Karena tidak ada peraturan yang menetapkan untuk biaya pengambilan ijazah maupun embel-embel lainnya untuk dilakukan pengutipan biaya.
Dia juga menambahkan, Atas kejadian ini kuat dugaan kepala Dinas Pendidikan tutup mata atas hal tersebut. Karena program pendidikan pusat salah satunya menghilangkan tindakan pungli di sekolah terbukti dengan banyaknya undang undang dan peraturan yaitu Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, Pelaku pungli berstatus PNS dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.
Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku mal administrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.”tutupnya.(Jhonparla-tim )






































































