Indonesia PosKota Net
8 November 2026 Sejumlah kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyatakan akan menggelar aksi gembok nasional terhadap dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 10 November 2026. Aksi tersebut rencananya dilakukan di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan teknis yang dinilai merugikan operasional dapur serta kesejahteraan pekerja.
8Para kepala SPPG menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Mereka menolak pemberlakuan Juknis 63551 karena dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, mereka juga menolak pengurangan jumlah relawan yang selama ini berperan penting dalam proses pengolahan dan pendistribusian makanan bergizi.
Salah satu persoalan yang paling dikeluhkan adalah rencana pengurangan tenaga kerja dari 47 orang menjadi 33 orang dalam satu dapur. Tidak hanya jumlah pekerja yang berkurang, besaran gaji juga disebut turun menjadi sekitar Rp65 ribu per orang. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap penghasilan dan keberlangsungan hidup para pekerja.
“Kalau kami tidak kerja, kami makan apa, Pak?” keluh sejumlah karyawan. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan nasib pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari operasional dapur MBG. Para pekerja menilai pengurangan tenaga kerja berpotensi menambah beban pekerjaan bagi karyawan yang masih bertahan.
Kepala SPPG juga meminta kendaraan operasional kembali dimasukkan dalam komponen dukungan dapur. Kendaraan dibutuhkan untuk mengangkut bahan pangan, mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat, serta memastikan layanan berjalan tepat waktu, terutama di wilayah dengan jarak tempuh jauh dan kondisi geografis yang sulit.
Mereka turut menolak pengurangan insentif kader posyandu. Insentif sebesar Rp2.000 per penerima manfaat dinilai belum sebanding dengan tugas, waktu, dan tanggung jawab yang harus dijalankan para kader di lapangan. Selain membantu distribusi, kader juga berperan dalam memastikan makanan diterima oleh sasaran program.
Tuntutan lainnya adalah penyederhanaan dan integrasi sistem aplikasi MBG. Para pengelola dapur mengeluhkan banyaknya aplikasi serta laporan yang dianggap berulang. Mereka berharap sistem pelaporan dapat dibuat lebih sederhana agar pengelola dapat memusatkan perhatian pada kualitas makanan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala SPPG juga meminta dapur-dapur yang telah siap segera dioperasionalkan. Dapur yang sudah memenuhi persyaratan dinilai tidak seharusnya terus mengalami penundaan. Pengoperasian dapur tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus memperluas jangkauan penerima manfaat program MBG.
Dalam pelaksanaan program, para mitra juga mengaku kerap merasa cemas setiap kali mengikuti rapat daring yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menyebut keputusan yang disampaikan dalam rapat sering berubah dalam waktu singkat. “Dalam satu minggu selalu ada perubahan keputusan dari pusat,” ujar salah seorang pengelola. Mereka berharap setiap kebijakan disusun secara matang dan tidak berubah-ubah.
Para pekerja di lapangan juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap kondisi mereka, termasuk petugas pengantaran dan pencuci peralatan makan. Di sejumlah daerah dingin, petugas harus mencuci peralatan menggunakan air hingga malam, bahkan ada yang baru selesai sekitar pukul 22.00 WIB. Mereka berharap kondisi tersebut mendapat perhatian dari pemerintah.
Saat dikonfirmasi, super admin SPPG belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya menunjukkan status satu centang. Koordinator wilayah SPPG daerah dan KPPG Sumatera Utara juga disebut belum aktif memberikan penjelasan mengenai situasi serta perjuangan pekerja MBG di lapangan. Para kepala SPPG berharap aksi pada 10 November 2026 dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan seluruh tuntutan mereka dipenuhi demi keberlanjutan program serta kesejahteraan pekerja.
Editor Jhon E purba
Reporter Jhon E purba
