Laporan : Saut M Simanjuntak
SAMOSIR,poskota.net- Jadikan kawasan hutan lindung sebagai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) oleh Pemerintah kabupaten Samosir Sumatera Utara, pengacara Millenial melalui kantor hukum Panal Limbong.SH dan rekan, melaporkan kepala dinas Lingkungan Hidup kabupaten Samosir, SUDION TAMBA ke Polres Samosir, Dengan nomor surat 01/ADV-DMS/PHL/II-LB, Senin (3/2/2020).
Sebagai Pelapor, Kantor Hukum Panal Limbong SH dan Rekan menyatakan bahwa pemkab Samosir telah menjadikan kawasan hutan lindung yang berada di kecamatan Ronggur Nihuta menjadi tempat pembuangan sampah, yang mana sampah sampah tersebut di angkut oleh truk dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, dibuang dan di tumpukkan begitu saja.
Hal tersebut kata Panal Limbong, tentunya dapat berpengaruh terhadap Lingkungan menjadi kotor dan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan, dikarenakan sampah sampah yang berserakan dan membusuk akan didatangi oleh serangga dan akan menjadi bibit penyakit dan dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat.
Untuk itu, pelapor mengacu dan merujuk pada peraturan Undang Undang :
1.) Perda Kab.Samosir Nomor 3 tahun 2018, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Samosir 2018 s/d 2038 terkait Pengelolaan Sampah, Pasal 23 dan Pasal 54.
2.) UU No 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 23, 101, 102, 103, 104, 109 dan 112.
3.) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 05 tahun 2012, tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4.) Tinjauan UU RI Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 69 (1 s/d 3), 70 (1 s/d 4), 71, 72, dan 73.
5.) Perpres RI Nomor 81 tahun 2014, tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, pasal 30, 31, 60, 61, 70, 71, 73, dan pasal 125.
6.) UU RI nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 3, 8, 11, 12 (a, d), dan pasal 94(1).
7.) PP RI nomor 24 tahun 2010, pasal 2, 3(1,2), 4(1,2), 6(1), dan pasal 7(1,2,dan 3).
Dan Pelapor juga dilindungi undang undang nomor 18 tahun 2013 Bab VI tentang Peran serta masyarakat, pasal 58, 60, 61(a s/d f), Bab IX Perlindungan Saksi, Pelapor dan Informan pasal 76(1,2), 77, 78, dan pasal 80.
