Simalungun Poskota net
Para siswa di SMA Negeri 1 Dolog Pardamean, yang terletak di Jalan Tiga Ras, Sipintu Angin, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengeluhkan kebijakan pembayaran uang sekolah yang dinilai tidak adil. Beberapa di antara mereka merasa terbebani oleh besaran uang SPP yang bervariasi, tergantung pada alat transportasi yang digunakan siswa.
Seorang siswa, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengungkapkan bahwa siswa yang berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor bebek dikenai SPP sebesar Rp60.000 per bulan. Sementara itu, siswa yang menggunakan motor berkapasitas lebih besar harus membayar Rp90.000 per bulan. Lebih lanjut, siswa di kelas unggulan bahkan dibebani SPP sebesar Rp150.000 per bulan.
“Ini tidak adil. Kenapa harus dibedakan hanya berdasarkan kendaraan yang dipakai? Kami datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk dinilai dari kendaraan yang kami pakai,” ungkap siswa tersebut dengan nada kecewa.
Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai dasar penentuan besaran SPP di sekolah tersebut. Jika benar bahwa jenis kendaraan menjadi patokan untuk menentukan besaran biaya, hal ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pendidikan. Pendidikan seharusnya diakses dengan biaya yang setara tanpa memandang latar belakang ekonomi siswa.
Pihak sekolah hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi mengenai kebijakan yang dipermasalahkan ini. Namun, para orang tua dan siswa berharap agar pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera utara segera melakukan investigasi dan meninjau ulang kebijakan tersebut.
Dalam dunia pendidikan, kebijakan semacam ini dapat berpotensi menciptakan ketimpangan sosial di kalangan siswa. Biaya pendidikan yang diskriminatif dapat menghambat siswa dari latar belakang yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan negeri, SMA Negeri 1 Dolog Pardamean diharapkan menjalankan kebijakan yang adil dan mendukung prinsip kesetaraan pendidikan.
Pemerintah daerah dan dinas pendidikan perlu segera turun tangan untuk memastikan bahwa kebijakan sekolah tidak memberatkan siswa dan keluarga mereka, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan ekonomi seperti Dolog Pardamean.(Jhon E purba)
