DEPOK | POSKOTA.net — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat dapil Daerah Pemilihan Jabar VIII (Kota Depok–Kota Bekasi), Hasbullah Rahmad, menekankan pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2026, terutama terkait akurasi data masyarakat miskin sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah.
Menurut Hasbullah, ketepatan data sangat menentukan agar berbagai program seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan bantuan pendidikan dapat tepat sasaran.
Ia menilai proses pendataan di lapangan masih kerap tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Karena itu, ia meminta petugas sensus melakukan verifikasi data dengan melibatkan pengurus RT dan RW yang dinilai paling memahami kondisi warga.
“Petugas sensus harus melakukan pengecekan ulang kepada RT dan RW karena mereka yang paling mengetahui kondisi warganya,” ujar Hasbullah, Sabtu (07/03/2026)
Ia juga menyoroti masih adanya kesalahan klasifikasi kesejahteraan atau desil yang menyebabkan warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara sebagian warga yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima.
Hasbullah menegaskan bahwa penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada kondisi fisik rumah. Menurut dia, ada warga yang tinggal di rumah besar milik keluarga tetapi secara ekonomi tidak memiliki penghasilan tetap.
Selain itu, ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan program beasiswa bagi siswa SMA sederajat dari keluarga kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Program tersebut direncanakan diperkuat setelah perubahan anggaran 2026 dengan skema pembebasan biaya sekolah serta bantuan perlengkapan pendidikan. Beasiswa diprioritaskan bagi masyarakat dengan kategori desil satu hingga empat.
Di sektor pendidikan, pemerintah provinsi juga merencanakan pembangunan 96 ruang kelas baru di SMA, SMK, dan SLB negeri di Kota Depok pada 2026. Selain itu, akan dibangun sekolah baru, yakni SMK Negeri 5 Depok di wilayah Limo untuk menambah daya tampung siswa.
Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas sekolah negeri yang selama ini menyebabkan sekitar 20–25 persen lulusan SMP tidak tertampung di SMA.
Di bidang kesehatan, Hasbullah juga meminta pemerintah memastikan seluruh warga mendapat akses layanan medis, termasuk bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif seperti BPJS Kesehatan.
Ia juga mendorong keterbukaan data penerima bantuan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga tingkat RT dan RW agar masyarakat dapat ikut mengawasi penyalurannya.
“Dengan data yang terbuka, masyarakat bisa memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” katanya.
Hasbullah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik di Depok dapat berjalan lebih optimal. (yopi)
