Simalungun, PosKota Net
31 Maret 2026 – Sebanyak 16 nagori atau desa dari total 386 desa di Kabupaten Simalungun telah menerima pencairan dana desa tahap pertama tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Kabid DPMPN, Rosida br Sitinjak, dalam di ruang kerjanya pada Selasa Sore
Rosida menjelaskan bahwa pencairan dana desa tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa penyaluran dana desa dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya kepada media PosKota.net.
Namun, Rosida juga mengingatkan agar desa-desa lain segera melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan. “Untuk desa-desa yang belum cair, kami berharap agar segera melengkapi persyaratan dokumen. Hal ini sangat penting agar tidak terulang kendala seperti tahun lalu,” tegasnya.
Pada tahun sebelumnya, banyak desa mengalami keterlambatan pencairan dana karena kelengkapan berkas yang belum tuntas. Kondisi tersebut menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan desa serta efisiensi anggaran menjadi terganggu.
“Kami paham kendala-kendala yang dihadapi oleh desa, tapi untuk tahun ini kami menekankan pentingnya disiplin administrasi agar proses pencairan dana bisa berjalan lancar dan tepat waktu,” kata Rosida.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihak DPMPN telah memberikan pendampingan intensif kepada aparat desa untuk memastikan kesiapan berkas. “Pendampingan ini dilakukan agar desa memahami prosedur yang harus dipenuhi sehingga bisa meminimalisir kesalahan administratif,” jelasnya.
Rosida berharap dengan dukungan dari semua pihak, pencairan dana desa bisa diselesaikan sebelum pertengahan tahun sehingga program pembangunan di desa bisa berlangsung optimal. “Ini demi keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Simalungun,” pungkasnya.
Dengan upaya koordinasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan pencairan dana desa tahap pertama di Kabupaten Simalungun tahun 2026 dapat selesai tepat waktu dan mendukung program pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat pun diharapkan turut mengawasi serta mendukung kelancaran proses tersebut
(Jhon E purba)
