Simalungun PosKota Net
Simalungun, 10 November 2026
Insiden dugaan intimidasi terhadap wartawan terjadi dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026). Seorang anggota DPRD Simalungun diduga mendorong wartawan PosKota.Net saat sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Rapat yang semula dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB tersebut baru berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB. Lamanya waktu menunggu diduga membuat suasana di ruang rapat memanas. Ketika wartawan melakukan dokumentasi, anggota dewan itu disebut menghampiri dan melontarkan ucapan bernada kasar.
“Eh, kau purlong yang satu ini, jangan kau rekam-rekam,” ujar anggota dewan tersebut, sebagaimana disampaikan wartawan PosKota.Net. Ucapan itu disebut disertai tindakan mendorong wartawan dengan ekspresi marah.
Wartawan PosKota.Net kemudian menyampaikan keberatan atas perlakuan tersebut dan mengatakan akan memberitakan kejadian itu. Anggota dewan tersebut lantas bertanya, “Naikkan ke mana?” Wartawan menjawab, “Ke media,” sebagai penegasan bahwa peristiwa itu akan dilaporkan kepada publik.
Tindakan mendorong dan berupaya menghentikan kegiatan peliputan dapat dinilai sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik apabila dilakukan secara sengaja dan tanpa dasar hukum. Wartawan yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Pasal 4 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Meski demikian, dugaan pelanggaran tersebut perlu ditangani melalui klarifikasi, pemeriksaan saksi, dokumentasi, dan mekanisme hukum yang berlaku. Pers juga wajib menjalankan tugas secara profesional, menghormati aturan peliputan, serta mengedepankan verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan.
Insiden ini diharapkan menjadi perhatian pimpinan DPRD Simalungun agar menjaga kebebasan pers dan memastikan wartawan dapat meliput agenda publik secara aman. Masyarakat menunggu klarifikasi resmi dari anggota dewan maupun lembaga DPRD terkait dugaan tindakan mendorong dan pelarangan perekaman tersebut.
Editor Jhon E Purba
Reporter Jhon E p
