SIMALUNGUN, PosKota Net
11 November 2026 Dugaan intimidasi terhadap wartawan kembali menjadi sorotan setelah seorang jurnalis PosKota.Net disebut didorong oleh anggota DPRD Simalungun saat meliput rapat paripurna penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).
Peristiwa itu terjadi ketika wartawan melakukan dokumentasi di ruang rapat paripurna. Anggota dewan tersebut diduga menghampiri wartawan dan melontarkan ucapan bernada kasar, “Eh, kau purlong yang satu ini, jangan kau rekam-rekam,” yang disebut disertai tindakan mendorong.
Rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB baru dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Keterlambatan tersebut diduga membuat suasana di ruang rapat memanas, hingga berujung pada dugaan tindakan penghalangan terhadap kegiatan peliputan.
Wartawan PosKota.Net kemudian menyampaikan keberatan atas perlakuan tersebut dan menegaskan bahwa kejadian itu akan diberitakan. Saat anggota dewan tersebut bertanya, “Naikkan ke mana?” wartawan menjawab, “Ke media.”
Jika terbukti dilakukan secara sengaja dan tanpa dasar hukum, tindakan mendorong serta melarang wartawan melakukan dokumentasi dapat dikategorikan sebagai upaya menghambat kerja jurnalistik. Apalagi, rapat paripurna APBD merupakan agenda publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers serta memberikan hak kepada wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Pasal 18 ayat (1) UU Pers juga mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan mengenai kemerdekaan pers.
Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 12.00 WIB, anggota DPRD Simalungun Umar Yani memberikan tanggapan singkat terkait dugaan insiden tersebut. “Gak papa itu,” tulis Umar Yani dalam pesannya.
Pernyataan singkat tersebut belum menjelaskan secara rinci apakah Umar Yani membenarkan, membantah, atau mengetahui langsung dugaan tindakan mendorong wartawan dalam rapat paripurna. Sikap tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan yang kini menjadi perhatian publik.
DPRD Simalungun juga didorong segera memberikan klarifikasi resmi dan memastikan adanya pemeriksaan internal terhadap dugaan tindakan tersebut. Klarifikasi penting dilakukan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik antara lembaga legislatif dan insan pers.
Insiden ini menjadi ujian bagi komitmen DPRD Simalungun terhadap keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Setiap dugaan intimidasi terhadap wartawan harus ditangani secara serius melalui verifikasi, pemeriksaan saksi, dokumentasi, serta mekanisme hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan kewajiban pers untuk tetap bekerja profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Editor Jhon E purba
Reporter Jhon E purba
