Tangerang,Poskota,Net-
Produksi oli palsu Yang beredar di kota Tangerang tersebut melanggar Undang-undang (UU) Konsumen karena tidak melakukan produksi dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembuat pelumas ilegal telah melanggar Undang-undang (UU) Konsumen Pasal 62, karena tidak melakukan produksi sesuai ketentuan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.
Dengan pelanggaran yang di lakukan seharusnya penegak hukum buka mata dalam rangka memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada konsumen.
“Bicara penyelidikan bisa dilakukan oleh PPNS Kementerian Perdagangan atau di Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga itu bisa,” kata Thoriq. 25 Oktober 2024
“Tapi nanti secara hukumnya, penyidikan nya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi saya kira ini yang harus dilakukan apa daya arti presisi jika tidak ada praktek nya.” tambahnya.
Ketika awak media coba konfirmasi ke dinas,Polsek,dan kecamatan cipondoh jawaban nya hanya tentatip saja bahkan sulit untuk di temui.
Ujar Polsek Cipondoh “bukan saya tidak mau menyidak karena sejak adanya pemekaran pabrik oli tersebut tidak masuk bagian wilayah saya”ujar Kapolsek yang enggan menyebutkan namanya.
Adapun ujar kecamatan Cipondoh bagian bidang ekonomi dan pembangunan ia mengatakan”kecamatan Cipondoh tidak mengetahui produksi oli ilegal Tersebut dengan menjual merek-merek ternama karena kami hanya fokus dengan administrasi wilayah saja”ucap Bu Yuli.
Sedangkan kastpol PP di temui oleh awak media hanya sampai pelayanan dengan alasan pak kasat sedang sibuk di luar.
Kemudian ketika konfirmasi ke dinasperidangkop kita hanya bertemu dengan bagian kebersihan saja, yang sangat di sayangkan padahal kepala dinas ada di tempat pak suli Rosyadi yang seakan-akan enggan menemui awak media.
Seakan menghalangi perkerjaan media jelas melanggar UU RI NO.40 Tahun 1999 pasal 18. Setiap orang yang secara melawan hukum Dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan.
Sebagimana ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 di pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000 lima ratus juta rupiah.
Kemudian ketika ingin konfirmasi ke dpmptsp kami hanya bertemu dengan pak Cecep sebagai perijinan hanya dapat mengatakan”pak kadis Sugiarto sedang keluar setelah melakukan solat Jum’at tadi”tegasnya.
“Kami hanya ingin mengingatkan pihak-pihak terkait agar berkelanjutan dalam menindak dan lebih fokus lagi untuk menangani permasalahan oli palsu ini, sehingga terciptanya ketertiban dalam berusaha dan juga masyarakat tidak di rugikan lagi kedepannya,” Tutupnya Thoriq aktivis lingkungan.
(Fiqri)
