Laporan : Tim
Jakarta,poskota.net – Berdasarkan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Bagian Ketiga Pasal 15 Menyatakan: Setiap Orang yang atau mendirikan bangunan wajib memiliki PBG ( Pemberitahuan Bangunan Gedung )
Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diterbitkan atas setiap Perencana Teknis Bangunan dan Gedung yang telah memenuhi Persyaratan admistratif dan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Sesuai dengan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung.
Namun dalam Pelaksanaan di lapangan, Kepala Suku Dinas ( Sudin ) dan Kepala Seksi CKTRP ( Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan ) Jakarta Barat tidak Profesional dan terkesan PPO ( Pura Pura Oneng ) dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas CKTRP ( Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan ) Pada Pasal 60 Ayat 1.
Berawal dari Informasi dan Nara Sumber di lapangan, Salah Seorang Mandor Berinisial A mengatakan dan juga beberapa pekerja
Bangunan yang Beralamat di Jalan kapuk Poglar No 25 RT4/RW1 Kelurahan Kedaung Kali Angke Tidak Ada izin PBG
Sampai saat ini belum ada Tindakan teguran dari Cipta karya tata Ruang dan Pertanahan dari secara kasat Mata terlihat di lapangan. ” Ungkapnya ke Wartawan
Menurut yang ber inisial A dan juga dari pos security, Hal sedemikian diatas Sudah sangat sering terjadi dilingkungan Dinas CKTRP khususnya di Wilayah Jakarta Barat. Entah Apa dan ada apa yang ada dalam Pembangunan.
Bangunan Tersebut Tidak Sesuai Izin, Contoh bangunan ini satu Izin diperuntikan dua bangunan Terkesan ada Pembiaran Dari Suku Dinas CKTRP Jakarta Barat. ”
Menurut Pemantauan Awak Media dilapangan’ ada bangunan Gudang yang tidak Punya izin di Kelurahan Kedaung.Kecamatan Cengkareng,
Terkait bangunan yang beralamat di Kelurahan Kedaung Kecamatan Cengkareng ketika kami konfirmasikan kesalah satu penanggung jawab proyek dgn inisial A dan juga yang jaga di pos security yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan benar bangunan yang ada disini salah satu bangunan punya izin yang satu lagi bangunan yang di sebelah tidak punya izin,
Menurur informasi dari salah satu dari pos security mengatakan yang urus izinya bangunan satu lagi langsung di tangani oleh Pa Wali kota jakarta barat.
Ko bisa sekelas Wali kota mem bek up bangunan ilegal/tanpa izin PBG
