Laporan : Holong Sinaga
LABURA,poskota.net- sangat miris dunia pendidikan LabuhanBatu Utara, pasalnya, siswa SDN 112262 yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar Indonesia Pintar (KIP) tidak lagi mendapatkan bantuan terhitung bulan Juli 20l9.
Ini membuat dunia pendidikan di Labura sangat miris, apalagi yang menerima kartu KIP tersebut merupakan keluarga tidak mampu yang semangat belajarnya tinggi.
Harusnya dengan kejadian ini pejabat tinggi di Labura harus bertindak dan mengusut permasalahan ini, kenapa penerima kartu KIT hingga berita ini diturunkan tidal menerima bantuan seperti yang diusulkan pemerintah.
Saat wartawan Poskota.Net mencari kebenaran berita ini, dari sejumlah narasumber, hasilnya cukup mengejutkan. Masalahnya dari hasil pengakuan narasumber tersebut rata-rata dari penerima bantuan KIP mempersoalkan transparansi penyaluran dana subsidi siswa miskin yang tercover melalui Program Indonesia Pintar.
Hasilnya, sejumlah lembaga pendidikan setingkat SD dan SMP dinilai kurang transparan dalam penyaluran dana bantuan untuk program tersebut. Ini membuat penerima kartu KIP ini kebingungan dan tidak tahu lagi kemana mereka mengadu.
Hal tersebut dialami seorang siswi bernama Sondang Parluhutan Nababan siswa kelas IV yang memiliki kartu KIP melalui SD Neg 112262 Rantau Selatan Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Orang tua murid James Nababan mengatakan kepada media poskota.net, bahwa sejak dari bulan Juli 2019 terakhir menerima bantuan KIP dari sekolahnya.
Tapi mulai bukan berikutnya, anaknya tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut KIP dari sekolahnya. Sehingga membuat James Nababan mencoba konfirmasi kepihak sekolah.
Kepala sekolah SDN 112262, Pasha mengatakan dirinya tidak tahu lagi mengenai banruan KIP tersebut. Pasha berharap kepada orangtua murid mempertanyakan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Labura.
“Jawaban kepala sekolah membuat saya kecewa, karena tidak bisa menjelaskan kenapa anak kami tidak lagi mendapatkan bantuan KIP tersebut,” tegasnya.
Selain kesal, James Nababan juga berharap pihak sekolah agar lebih transparan, terutama pihak Dinas Pendidikan dalam pengawasan penyaluran bantuan KIP tersebut.
“Saya hanya minta trasparannya, jangan hak orang kecil di ambil, larena sudah jelsas aturannya,” tandasnya.
