Laporan : Tim
JAKARTA,poskota.net- masalah nikah siri Indra Napitupulu dengan oknum polisi wanita (Polwan) berinisial RU, ternyata diperbolehkan secara hukum Islam, namun secara negara itu sangat dilarang apalagi yang nikah siri seorang penegak hukum.
Hal ini diutarakan oleh anggota MUI Pusat H. Imam Addaruqutni saat ditemui beberapa media di kantor Pusat MUI, Jakarta. Imam Addaruqutni menegaskan MUI tidak menganjurkan umat Islam menikah siri karena tidak berdasar hukum atau pengakuan negara. Sebab nikah siri akan rentan terjadi sengketa berkepanjangan.
“MUI mengimbau masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Imam Addaruqutni di Jakarta, Kamis (6/2/2020), saat diwawancara wartawan di, Kantor Pusat MUI Pusat, Jakarta.
Sekretaris General Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia ini juga berujar meskipun nikah siri disahkan secara agama, namun pernikahan tersebut tetap tidak memiliki kekuatan hukum. Jika nikah siri dilakukan, maka akan menyebabkan kerugian bagi istri maupun anak di kemudian hari, karena tidak berdasar hukum.
Pernikahan seperti itu, lanjutnya, seringkali menimbulkan dampak negatif bagi istri dan anak yang dilahirkan. Hal-hal yang merugikan di antaranya perihal hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak kewarisannya.
Jika ingin menuntut pemenuhan hak-hak tersebut, juga seringkali mengalami sengketa, karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.
Guna menghindari kemudaratan, MUI sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang. Imam Addaruqutni menambahkan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri dapat disahkan hukumnya apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.
Adapun rukun pernikahan dalam Islam antara lain dihadiri pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar sekaligus ijab dan kabul. Meski begitu, pernikahan tetap bisa dapat dikatakan haram apabila menimbulkan mudarat (dampak negatif).
Sebelumnya, MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan siri sesuai hasil keputusan Ijtima Ulama se-Indonesia ke-2 di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur tahun 2006.
MUI sendiri berpandangan tujuan pernikahan itu sangat luhur dan mulia yaitu mengangkat harkat dan martabat manusia yang tidak sekedar memenuhi kebutuhan nafsu dasar manusia saja atau kebutuhan seks semata. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai sebuah institusi.
“Pernikahan merupakan institusi yang sakral yang harus dijaga dan dipelihara. Tidak boleh direndahkan dan dijadikan sebagai komoditas perdagangan semata. Jika hal tersebut terjadi maka sama halnya merendahkan nilai-nilai kemanusiaan,” papar Imam Addaruqutni.
Saat ditanya ada Kepala KUA yang menjadi wali nikah siri. Imam menjelaskan itu sudah tidak benar, dan bisa-bisa di pecat. Seharusnya sebagai Kepala KUA sudah paham persis hukum yang dikeluarkan oleh MUI.
“Kalau ada Kepala KUA yang menjadi wali nikah siri, kalau kedapatan pasti dipecat. Itu sudah pelanggaran berat,” tegas Imam Addaruqutni.
Apalagi saat wartawan menanyakan bahwa nikah siri tersebut dilakukan oleh oknum PNS, seperti Polisi, TNI, dan Pegawai Negri diperintahan Pemkot, Pemkab, atau Gibernur, Imam Addaruqutni memperjelas itu tidak diperbolehkan. Karena sudah ada aturannya.
“Seharusnya Kepala pemerintahan atau polisi, TNI sudah memberi sangsi terhadap pelaku tersebut, itu bisa diturunkan pangkat, di pecat dll,” tegasnya.
Tapi balik lagi, pernikahan siri itu kalau sudah janda, tidak masalah, dilakukan tapi dilakukan harus dengan saksi dan wali keduabelah pihak.
“Namun, kalau berstatus PNS itu, itu bisa saja jadi masalah dalam pekerjaannya, karena PNS tidak diperbolehkan melakukan nikah siri” tandasnya.
Dipaparkan Imam Addaruqutni menurut UU no. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan siri adalah Pernikahan merupakan institusi yang sakral, yang harus dijaga dan dipelihara. Tidak boleh direndahkan dan dijadikan sebagai komoditas perdagangan semata. Jika hal tersebut terjadi maka sama halnya merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.
Sementara berdasarkan PP No. 45 tahun 1990 untuk oknum ASN sudah ada aturanya untuk menikah siri atau poligami. Dan apabila dilanggar maka oknum tersebut (ASN) dapat dikenakan sangsi minimal turun pangkat bahkan pemberhentian dari ASN. Sesuai dengan PP no 53 tahun 2010 tentang sangsi kedispilan ASN.
