Kota Tangerang — Anggota Dewan Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan, menyerukan tindakan tegas dari pemerintah terhadap maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai yang kian merugikan pasar perdagangan nasional. Hal ini disampaikan Zulfikar di sela-sela kegiatan sosialisasi kebijakan bidang perdagangan luar negeri dan persyaratan perizinan usaha bersama masyarakat usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM) di Gor Balai Rakyat, RT.002/RW.004, Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Kamis (29/10/2026).
Zulfikar menegaskan bahwa penindakan rokok ilegal tidak boleh hanya menyasar para pedagang kecil di tingkat eceran. Menurutnya, pedagang kecil sering kali hanya menjadi pihak yang paling terdampak, sementara sumber utama masalahnya belum tersentuh.
“Kasihan kalau para pelaku usaha kecil yang ada di pinggir jalan yang mereka tidak tahu, karena dapat harga rokok murah lalu mereka berdagang di situ dan ternyata tidak ada cukainya, mereka yang harus diproses. Sementara induk dari masalahnya itu ada di rantai distribusi. Rantai distribusi inilah yang harusnya diputus,” ujar Zulfikar.
Selain persoalan rokok ilegal, Zulfikar juga menyoroti tantangan yang dihadapi industri lokal akibat serbuan produk-produk impor berharga murah, khususnya dari Cina. Ia menyebut persaingan tersebut membuat sejumlah pabrik dalam negeri mengalami gulung tikar, meskipun kualitas produk lokal sebenarnya lebih unggul.
“Hal-hal tersebut yang selalu saya tekankan di Komisi VI kepada Kementerian Perdagangan, untuk membatasi volume impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri,” lanjutnya.
Dorong Kemudahan Izin dan Dukungan Anggaran UMKM.
Dalam kesempatan yang sama, Zulfikar menyampaikan pentingnya pendampingan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Banyaknya hambatan birokrasi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait perizinan mendorong pihak DPR RI untuk menjembatani pelaku UMKM dengan Kementerian Perdagangan agar proses pembuatan izin usaha berjalan lebih mudah.
Ia pun berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih serta mengalokasikan anggaran APBN yang memadai untuk mendukung ketahanan ekonomi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Ketahanan ekonomi kita salah satunya ditunjang oleh pelaku UMKM. Harapan saya yang besar adalah bagaimana kita bisa menslot anggaran APBN itu untuk para pelaku UMKM agar mereka bisa mendapatkan bantuan tersebut,” tutup Zulfikar. (ilham)
