Simalungun PosKota Net
Petani di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengeluhkan kelangkaan pupuk Urea subsidi yang disebut tidak masuk ke sejumlah kios selama hampir satu bulan. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu proses pemupukan dan berdampak terhadap pertumbuhan tanaman serta hasil panen petani.
Keluhan tersebut menjadi sorotan karena pupuk subsidi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi petani kecil. Keterlambatan penyaluran dapat membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk tepat waktu, terlebih pada masa pemupukan yang sangat menentukan produktivitas tanaman.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Kamis, 29 Oktober, Kepala Dinas Pertanian Simalungun, Jenri Saragih, mempertanyakan lokasi kios yang mengalami kekosongan pupuk. “Kios apa itu dan daerah mana? Maksudnya supaya bisa kami lihat serapan kiosnya dan kita tindak lanjuti ke produsen,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu memastikan kondisi penyaluran pupuk subsidi di lapangan. Pemeriksaan terhadap kios, distributor, alokasi, serta realisasi penebusan dinilai penting agar tidak terjadi ketimpangan antara kebutuhan petani dan ketersediaan pupuk.
Di sisi lain, seorang pengusaha distributor pupuk menyampaikan bahwa persoalan administrasi dan data kelompok tani juga dapat memengaruhi penyaluran. Dalam bahasa Simalungun, ia mengatakan, “Sukkuna lobei jelas bani kelompok tani,” yang berarti terlebih dahulu harus jelas kelompok taninya. Ia menambahkan, apabila kelompok tani belum terdaftar, petani diminta menunggu hingga tahun berikutnya.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa petani yang belum terdata atau belum terdaftar dalam kelompok tani berpotensi tidak memperoleh pupuk subsidi. Karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan pendampingan serta memastikan proses pendataan tidak menjadi hambatan bagi petani yang benar-benar berhak menerima bantuan.
Penyaluran pupuk subsidi juga perlu diawasi berdasarkan prinsip keterbukaan dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan adanya kepastian, keadilan, keamanan, serta informasi yang benar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, petani berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi, harga eceran tertinggi, jadwal penyaluran, dan alasan apabila terjadi keterlambatan.
Petani di Simalungun berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera turun tangan memastikan pupuk Urea subsidi tersedia di kios-kios resmi. Pengawasan distribusi dari produsen hingga tingkat pengecer harus diperketat agar pupuk tepat sasaran, tidak terlambat, dan tidak menambah beban petani yang selama ini sudah menghadapi tingginya biaya produksi.
Editor: Jhon E purba
Reporter: Jhon E purbs
