DEPOK | POSKOTA.net — Isu mengenai potensi gempa megathrust di Selat Sunda kembali menyita perhatian publik di media sosial. Masyarakat pun diimbau untuk bersikap kritis dan tidak menganggap skenario kebencanaan sebagai kepastian bahwa gempa besar akan segera terjadi dalam waktu dekat.
Pakar Komunikasi Risiko Kebencanaan Universitas Pertamina (UPER), Dr. Ir. Farah Mulyasari, menilai penyampaian informasi terkait potensi megathrust harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan disertai konteks yang utuh.
Menurut Farah, informasi mengenai magnitudo maupun perkiraan dampak tsunami penting sebagai bagian dari edukasi publik. Namun, angka-angka tersebut merupakan skenario potensi untuk mitigasi, bukan prediksi kapan bencana akan terjadi.
”Masyarakat cenderung merespons ancaman berdasarkan kedekatan spasial, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang mengkalibrasi ulang pemahaman mereka terhadap bahaya,” kata Farah.
Isu ini sendiri kembali mencuat merujuk laporan Metro TV pada 12 September 2026 yang mengutip keterangan BMKG dan data BRIN terkait skenario gempa magnitudo 8,9 di kawasan Selat Sunda. Skenario itu menyebut potensi tsunami mencapai pesisir utara Jakarta dalam kurun waktu sekitar 2,5 jam usai gempa, dengan perkiraan tinggi gelombang 0,5 meter.
Farah menilai, penyebutan angka tanpa penjelasan komprehensif berisiko memicu dua respons ekstrem yang saling berlawanan: kecemasan berlebihan pada sebagian warga, atau justru sikap acuh tak acuh dari mereka yang merasa tinggal jauh dari lokasi ancaman.
Skenario Beda dengan Prediksi
Farah menegaskan, publik perlu membedakan antara kajian potensi bencana dengan sistem peringatan dini (early warning).
Kajian potensi menggambarkan kemungkinan terburuk sebagai pijakan untuk menyusun mitigasi. Sementara peringatan dini berkaitan dengan kondisi darurat yang sedang atau baru saja terjadi dan membutuhkan tindakan cepat.
Oleh karena itu, narasi kebencanaan hendaknya diterjemahkan menjadi panduan praktis kehidupan sehari-hari, seperti mengenali jalur evakuasi, menentukan titik berkumpul keluarga, serta memantau kanal informasi resmi.
”Informasi kebencanaan harus menjawab pertanyaan dasar masyarakat: apa risikonya bagi saya, bagaimana saya mengetahuinya, dan apa yang harus saya lakukan?” tutur Farah.
Waspadai Visual Menyesatkan di Media Sosial
Di sisi lain, maraknya peredaran foto dan video bencana lama tanpa keterangan waktu serta lokasi di media sosial turut memicu kepanikan. Visual dramatis dari peristiwa masa lalu kerap disalahartikan sebagai kejadian terkini yang berkaitan dengan isu megathrust.
Farah meminta masyarakat selalu memverifikasi konteks dan timestamp (cap waktu) dari setiap unggahan visual sebelum menyebarkannya.
Ia menyarankan warga melakukan cek silang (cross-check) ke sumber terpercaya atau lembaga resmi pemerintah, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maupun BPBD setempat.
Peran Perguruan Tinggi
Sementara itu, Rektor Universitas Pertamina Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra menekankan pentingnya peran akademisi dalam menjembatani bahasa sains dengan kebutuhan publik.
”Universitas Pertamina mendorong kolaborasi ilmu kebumian dan komunikasi untuk memperkuat literasi kebencanaan. Pemahaman tentang sumber dan potensi bahaya perlu diterjemahkan menjadi informasi yang membantu masyarakat mengenali risiko di sekitarnya serta memahami langkah kesiapsiagaan,” ujar Ichsan.
Melalui pemahaman yang utuh, potensi megathrust diharapkan dapat memicu peningkatan kesiapsiagaan kolektif masyarakat, bukan malah menjadi sumber kepanikan massal akibat disinformasi.(yopi)
