DEPOK | POSKOTA.net – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menggelar Sosialisasi Tugas dan Fungsi Komisi (Soskom) bersama para ketua RT dan RW se-Kecamatan Cipayung, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus menyerap aspirasi warga terkait kebijakan pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Dalam paparannya, Siswanto menekankan pentingnya pemahaman terhadap struktur dan kewenangan DPRD, khususnya Komisi D yang membidangi pembangunan manusia. Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi dijalankan secara aktif melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga pembahasan bersama perangkat daerah.
“Kami ingin para ketua RT dan RW memahami bagaimana tugas Komisi D berjalan. Dengan begitu, informasi tentang program pemerintah bisa disampaikan secara utuh kepada warga dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial, termasuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Siswanto, pembaruan data dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi terbaru warga.
“Perubahan status BPJS PBI bukan pencabutan sepihak. Pemerintah mengacu pada DTSEN agar bantuan diterima oleh yang berhak. Jika ada ketidaksesuaian, warga dapat mengajukan verifikasi ulang melalui prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa RT dan RW memiliki peran vital dalam memastikan data warga tetap mutakhir, termasuk melaporkan perubahan kondisi ekonomi, perpindahan domisili, maupun situasi khusus lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Selain persoalan bansos, pembahasan juga menyoroti kondisi Setu Citayam yang airnya berubah kehijauan akibat terganggunya sirkulasi. Penutupan permanen saluran penghubung dengan Kali Baru diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya aliran air.
Siswanto menilai revitalisasi kawasan perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena kewenangannya berada di tingkat tersebut. Ia menekankan bahwa penataan harus mencakup aspek ekologis dan ekonomi.
“Jika saluran dari Kali Baru bisa dibuka kembali, kualitas air akan membaik dan ekosistem pulih. Revitalisasi juga perlu menghadirkan ruang terbuka hijau serta area UMKM agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, ia juga menyoroti rencana pelebaran Jalan Raya Cipayung sebagai jalur alternatif selama pembangunan Underpass Citayam berlangsung. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan menjaga kelancaran mobilitas warga dari arah Bogor menuju Depok dan Jakarta.
“Pelebaran jalan bukan hanya soal mengurai kemacetan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Melalui Soskom ini, Siswanto berharap terbangun komunikasi yang lebih intens antara DPRD dan masyarakat. Ia menegaskan setiap aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan resmi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah kota maupun provinsi.
“Kami ingin kebijakan lahir dari kebutuhan nyata warga. Ketika data akurat, lingkungan tertata, dan infrastruktur direncanakan matang, maka pembangunan akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Yopi)
