DEPOK | POSKOTA.NET – Gemerlap pembangunan kota kerap menampilkan wajah kemajuan, namun di balik itu masih tersisa realitas sosial yang menuntut perhatian serius: rumah tidak layak huni (RTLH). Di Kota Depok, persoalan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok, Mazhab HM, menegaskan bahwa penanganan RTLH harus ditempatkan sebagai agenda utama kebijakan publik, bukan sekadar program pelengkap. Baginya, program bedah rumah merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga atas tempat tinggal yang layak.
Program tersebut dirancang sebagai kebijakan sosial berkelanjutan yang dijalankan secara konsisten setiap tahun. Fokusnya bukan hanya pada perbaikan fisik bangunan, melainkan pada upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui hunian yang aman, sehat, dan manusiawi.
“Saya fokus pada program bedah rumah dan setiap tahun selalu ada. Tahun ini, di Rangkapan Baru ada 57 rumah yang dibedah, sementara di Kecamatan Pancoran Mas mencapai 82 unit. Ini program rutin dan menjadi prioritas,” ungkap Mazhab HM.
Menurutnya, rumah layak huni adalah fondasi utama kehidupan keluarga. Hunian yang sehat berpengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan, stabilitas psikologis, hingga keharmonisan sosial. Sebaliknya, rumah yang tidak layak justru berpotensi menjadi sumber persoalan sosial yang berkelanjutan.
Dalam kerangka pembangunan daerah, Mazhab memandang penanganan RTLH sebagai tolok ukur keberpihakan pemerintah dan wakil rakyat terhadap masyarakat kecil. Ia menekankan bahwa pembangunan berkeadilan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik berskala besar, melainkan harus menyentuh kebutuhan paling mendasar warga.
“Ketika rumah warga tidak layak, maka dampaknya bukan hanya hari ini, tetapi juga masa depan anak-anak mereka. Karena itu, bedah rumah harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang,” tegasnya.
PPP, kata Mazhab, berkomitmen menjadi pengawal kebijakan sosial yang berpihak pada kepentingan publik. Partai ini mendorong agar program-program berbasis kebutuhan dasar masyarakat, seperti penanganan RTLH, tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
“Program bedah rumah harus dijaga kesinambungannya. Di situlah politik seharusnya hadir secara nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain kesinambungan, ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Pendataan penerima manfaat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar bantuan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Melalui penguatan program bedah rumah, Mazhab HM berharap wajah pembangunan Kota Depok tidak hanya terlihat dari gedung-gedung tinggi dan infrastruktur megah, tetapi juga dari rumah-rumah sederhana yang kini berdiri lebih layak, aman, dan bermartabat. Di sanalah makna sejati pembangunan berkeadilan menemukan bentuknya.(Yopi)
