DEPOK | POSKOTA.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok mendesak Pemerintah Kota Depok untuk segera menindaklanjuti sejumlah aspirasi krusial masyarakat yang terhimpun selama Reses Masa Sidang II Tahun 2026. Isu infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik keagamaan menjadi sorotan utama.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (4/6/2026). Ia menegaskan bahwa hasil reses harus menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran.
Infrastruktur dan Sampah
Pada sektor infrastruktur, PKB mendesak percepatan pelebaran Jalan Raya Tapos yang dinilai sudah tidak memadai sebagai jalur penghubung strategis. Fraksi ini juga meminta penataan utilitas bawah tanah diselesaikan sebelum rencana pengaspalan hotmix pada 2027 agar tidak mengganggu kenyamanan warga.
Terkait lingkungan, PKB mengusulkan modernisasi TPA Cipayung melalui digitalisasi. Usulan mencakup penerapan jembatan timbang digital dan pemasangan CCTV untuk memantau armada sampah secara transparan, sekaligus mencegah masuknya sampah dari luar wilayah Depok.
Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
Di bidang pendidikan, PKB menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Mereka mendesak percepatan pembangunan SMP Negeri 33, 35, dan 36, serta perluasan Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) ke seluruh kelurahan.
“Jangan sampai ada anak-anak Kota Depok yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung,” tegas Siswanto.
Sementara di sektor sosial, PKB memberikan perhatian khusus pada penurunan kuota Program Guru Ngaji yang drastis dari 2.000 menjadi sekitar 550 penerima manfaat. Fraksi PKB meminta optimalisasi anggaran untuk mengembalikan bahkan meningkatkan kuota tersebut, mengingat peran penting guru ngaji dalam pembentukan karakter generasi muda.
Selain itu, PKB juga mendorong peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan perbaikan data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
